Uu penyiaran no 32 tahun 2002 pdf

Dalam uu ini isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik. Empat poin demokratisasi yang terkandung dalam undangundang penyiaran no 32 tahun 2002 yang dimaksud oleh rahayu adalah sebagai berikut. Uu penyiaran ini di sahkan di jakarta pada tanggal 28 desember 2002 oleh presiden ri megawati soekarnoputri dan diundangkan di jakarta pada tanggal 28 desmber 2002 oleh sekretaris negara ri bambang kesowo. Aturan tersbut di antaranya adalah terdapat dalam ketentuan umum undangundang no 32 tahun 2002 tentang hukum penyiaran bahwa lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan.

Undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2002. Undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta lembaran. Indonesia mengatur penyelenggaran penyiaran di dalam undangundang nomor 32. Kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur halhal mengenai penyiaran. Undangundang nomor 32 tahun 2002 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang terkait penyiaranundangundang dasar 1945 amandemen keempat undangundang no. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian nirom nederlands indische. Undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta lembaran negara. Nahattandspenjelasan atas undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran umum bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan. Undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 9, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4252.

Hal tersebut sesuai dengan uu no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Apalagi merujuk pada fourth theories of the press, maka pers kita menganut sistem social responsibility press pers sosial yang bertanggungjawab. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia, memutuskan. Yang akan mendapatkan keuntungan besar adalah tv jakarta, kata rahayu. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan. Pengaturan tentang penyiaran di indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya radiowet oleh pemerintah hindia belanda pada tahun 1934.

Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4, pasal 9, pasal 10 ayat 2 dan ayat 3, pasal 11 ayat 2, dan pasal 12 mengenai komisi penyiaran. Untuk lebih mengenal media penyiaran beberapa istilah yang diambil dari uu penyiaran no. Siaran, penyiaran, penyiaran televisi, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 33 ayat 8, dan pasal 55 ayat 3 undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik. Ditetapkan 28 desember 2008 berlaku 28 desember 2008 status hanya untuk pelanggan status dasar. Undangundang nomor 32 tahun 2007 pembentukan kota serang di provinsi banten ditetapkan 10 agustus 2007 berlaku 10 agustus 2007 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undangundang ri no 32 tahun 2002 tentang penyiaran the. Undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 85, tambahan. Undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4235. Sedangkan peraturan media penyiaran yang ditetapkan oleh undangundang. Instrumen ham nasional tematik ham uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2002 penyiaran ditetapkan 28 desember 2008 berlaku 28 desember 2008 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa.

Komisi penyiaran indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undangundang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Sementara uu penyiaran tahun 2002 sudah memuat aturan pembatasan kepemilikan media penyiaran. Pertama, agar penyiaran di negara indonesia bisa lebih bertanggungjawab. Undang undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, t ambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3881. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar bagi undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran terkait dengan upaya penguatan kpi, penegasan kembali sistem siaran jaringan, penguaran kelembagaan lps, penguatan lpk dan penegasan pembatasan kepemilikan lps. Undangundang nomor 32 tahun 2000 desain tata letak sirkuit terpadu ditetapkan 20 desember 2000 berlaku 20 desember 2000 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Film merupakan karya cipta seni dan budaya yang dilindungi berdasarkan undangundang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas. Pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, serta pasal 32 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran lembaran. Berbeda dengan semangat dalam undangundang penyiaran sebelumnya, yaitu undangundang no.

Undangundang ri no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran referensi ham. Uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran instrumen ham nasional tematik ham uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam uu ini isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang kurangnya 60% enam puluh per seratus mata acara yang berasal dari dalam negeri. Undangundang penyiaran secara resmi bernama undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah undangundang yang mengatur. Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dialog publik uu no 32 tahun 2002 dan p3sps di kabupaten.

Undangundang nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan 3 oktober 2009 berlaku 3 oktober 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 9 salinan sesuai dengan aslinya deputi sekretaris kabinet bidang hukum dan perundangundangan, lambock v. Lingkup undangundang ini meliputi seluruh film, kecuali film berita yang ditayangkan melalui media elektronik. Kedua, disusunnya undangundang ini karena media penyiaran menggunakan. Undangundang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 85, tambahan lembaran negara nomor 4220.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima. Pasal 14 ayat 3 undangundang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan ketentuan pasal 7 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, perlu dibentuk lembaga penyiaran publik lokal. Dalam uu ini isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Modul mata kuliah manajemen media penyiaran dikompilasi. Undangundang republik indonesia nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.